Prabowo Subianto Terbaru 2025: Pencapaian, Kontroversi

Pada 20 Oktober 2025, Indonesia memperingati satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Sejak dilantik pada Oktober 2024, Prabowo telah menghadapi tantangan besar dalam mengelola negara dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Artikel ini akan mengulas pencapaian, kebijakan, kontroversi, dan dampak sosial dari kepemimpinan Prabowo selama satu tahun pertama.

1. Konsolidasi Politik dan Sentralisasi Kekuasaan

Dalam tahun pertamanya, Prabowo menunjukkan gaya kepemimpinan yang kuat dengan konsolidasi politik yang signifikan. Ia berhasil membentuk koalisi yang solid di parlemen dan menunjuk sejumlah loyalisnya ke posisi strategis. Namun, langkah ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang potensi otoritarianisme. Beberapa pengamat politik mencatat adanya sentralisasi kekuasaan yang cepat di tangan presiden, yang dapat mengurangi checks and balances dalam sistem pemerintahan The Diplomat.

2. Kebijakan Ekonomi dan Sosial

Prabowo berkomitmen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada kuartal kedua 2025, ekonomi Indonesia tercatat tumbuh sebesar 5,12%, salah satu yang tertinggi di antara negara-negara G20 Observer. Beberapa kebijakan yang diimplementasikan antara lain:

Program Makanan Bergizi Gratis: Untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Pemotongan Anggaran 306,69 Triliun Rupiah: Langkah ini bertujuan untuk efisiensi anggaran, meskipun menuai kritik karena berdampak pada sektor-sektor penting seperti infrastruktur dan layanan publik The Australian.
Peluncuran Bank Emas: Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki bank emas, bertujuan untuk menjaga cadangan emas domestik dan memperkuat sistem keuangan Reuters.

3. Isu Hak Asasi Manusia dan Demokrasi

Meskipun ada pencapaian ekonomi, kepemimpinan Prabowo juga menghadapi kritik terkait pelanggaran hak asasi manusia. Amnesty International Indonesia melaporkan adanya penurunan signifikan dalam kebebasan sipil dan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan. Kebijakan populis yang diambil pemerintah dinilai tidak melibatkan masyarakat secara luas, yang berpotensi mengikis prinsip-prinsip demokrasi Asia News Network.

4. Kebijakan Luar Negeri dan Diplomasi

Prabowo aktif dalam meningkatkan profil Indonesia di kancah internasional. Ia menghadiri Sidang Umum PBB dan bertemu dengan sejumlah pemimpin dunia, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin. Namun, pendekatan luar negeri Indonesia di bawah Prabowo disebut-sebut kurang koheren dan terlalu dipersonalisasi, yang dapat mengurangi efektivitas diplomasi negara Lowy Institute.

5. Kontroversi dan Protes Publik

Pada September 2025, terjadi protes besar-besaran di seluruh Indonesia terkait pemotongan anggaran dan tunjangan anggota legislatif. Protes ini dipicu oleh pengungkapan bahwa anggota legislatif menerima tunjangan perumahan hampir sepuluh kali lipat dari upah minimum Jakarta. Akibatnya, Prabowo melakukan reshuffle kabinet besar-besaran, termasuk pemecatan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Politik dan Keamanan Budi Gunawan AP News.

6. Tantangan dan Prospek Masa Depan

Meskipun ada beberapa pencapaian, Prabowo menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas politik dan sosial. Tingkat pengangguran masih tinggi, dan ketimpangan sosial belum dapat diatasi secara signifikan. Ke depan, keberhasilan Prabowo akan sangat bergantung pada kemampuannya untuk menyeimbangkan antara kebijakan populis dan reformasi struktural yang diperlukan untuk pembangunan jangka panjang.

Kesimpulan

Satu tahun kepemimpinan Prabowo Subianto menunjukkan dinamika yang kompleks. Di satu sisi, ada pencapaian dalam bidang ekonomi dan diplomasi; di sisi lain, terdapat kekhawatiran mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan demokrasi. Kepemimpinan Prabowo akan terus menjadi sorotan publik dan dunia internasional.

Berita Terkait:

Kontroversi dan Kebijakan Presiden Prabowo